Nike mengumumkan akan mengurangi 2 persen dari total karyawannya secara global. Salah satu produsen sepatu, pakaian, dan perlengkapan olahraga terbesar di dunia ini akan mengubah struktur bisnisnya agar lebih dekat dengan konsumen.

 

Pada 31 Mei 2016, karyawan Nike secara global tercatat sebanyak 70.700 orang. Akibat perubahan organisasi tersebut, sekitar 1.400 karyawan Nike terancam kehilangan pekerjaan.

 

"Sistem kepemimpinan dan organisasi Nike akan mempercepat pelaksanaan strategi perusahaan," ujar CEO Nike, Mark Parker, seperti dilansir Reuters, Jumat (16/6).

 

[Baca juga: Nike Segera Luncurkan Pro Hijab untuk Atlet Berhijab]

 

Produsen yang berbasis di Oregon, Amerika Serikat, ini memang tengah menghadapi tekanan besar dari pesaingnya seperti Under Armour dan Adidas, yang mempercepat pengembangan produk baru.

Nike juga berencana menciptakan bisnis global yang hanya berfokus di 12 kota utama, yakni New York, London, Shanghai, Beijing, Los Angeles, Tokyo, Paris, Berlin, Mexico City, Barcelona, ​​Seoul, dan Milan. Parker mengatakan, pertumbuhan kota-kota tersebut diperkirakan akan mencapai 80 persen hingga tahun 2020.

 

"Masa depan olahraga akan diputuskan oleh perusahaan yang terobsesi dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang," jelasnya.

 

Selain itu, Nike berencana menggandakan produk di bidang alas kaki dan perlengkapannya. Sebab, perusahaan tersebut merupakan pemain terkuat di bidang tersebut dan produknya digemari banyak orang.

 

Dalam beberapa bulan mendatang, Parker mengatakan ada dorongan besar untuk penyesuaian secara massal, dari mulai produk baru hingga pengalaman digital yang lebih menarik dalam bisnis.

Misalnya, Nike Express Lane, yang memenuhi produk sebagai respons terhadap permintaan konsumen, akan diluncurkan di China pada musim panas ini. Selain itu, nantinya juga akan menggabungkan Nike.com, laman belanja online yang langsung terhubung dengan konsumen, serta bisnis produk digital Nike+.

 

Nike juga akan mengurangi seperempat jumlah gaya sepatunya dengan fokus pada merek inti seperti ZoomX, Air VaporMax, dan Nike React. "Struktur baru ini menyelaraskan semua tim kami ke arah tujuan utama kami, untuk memberikan inovasi, kecepatan, melalui koneksi langsung," jelas dia.

Learn more »

Since officially into effect on Monday (07/18/2016) yesterday, the Finance Minister Regulation (PMK) Number 118 / PMK.03 / 2016 on Implementation Act (the Act) Tax Amnesty Tax Amnesty or become a hot topic decorate various water media. Indeed, today the government is intensively to disseminate to the public, but the high euphoria tax forgiveness is not merely because of that, many are also some other things which makes deepened.



For those who do not know, is a tax amnesty is forgiveness program provided by the government to taxpayers who do not report the correct tax. This program includes the abolition of tax payable, tax administration removal of sanctions, as well as the elimination of criminal sanctions in the field of taxation on property acquired in 2015 and which have not been reported previously in the Annual Tax (SPT). This program applies to private taxpayer, agencies, SMEs, even also includes a private person who is not a resident.

Tax is mandatory. There are sanctions provided for in the Act (the Act) of a tax asset forfeiture insurer, until the insurer restraint temporary tax freedom by putting in a certain place. But now there are many irregularities committed by the taxpayer. Ranging from not reporting all the wealth / income (either intentionally or unintentionally), to get the funds out of the country to avoid taxes. And it certainly unlawful.

But whatever the reason, to settle all arrears of tax and pay the ransom, the tax amnesty program can remove the 'sin' is.

From a rare phenomenon, not kidding, until last chanceTax amnesty program is a rare phenomenon. Program conducted by the Labour Government's Cabinet is a breakthrough that the objective is not only in the realm of fiscal, but also for the macro economy. Its bases are attracting funds taxpayers who save their money abroad (repatriation), or in the country but not reported.

Potential revenue is expected to add to the budget either this year or in subsequent years that would make the state budget to be more sustainable, and the greater ability of government spending for development programs of infrastructure to the improvement of people's welfare.

To that end, the government will guarantee a clear legal framework in the legislation to secrecy. Not only that, the government has prepared a number of schemes to collect the money that goes to the state treasury in the form of portfolio investments, such as treasury bills, rekasadana, sukuk, bonds, stocks, and also to direct investments such as infrastructure development is also the focus of the government, The government does not mess around. Of socialization held either by the President, Vice President, and also the Minister of Finance, that a tax amnesty this is the last chance for those who have not paid the tax. Because, by 2018 there will be an international tax-related information disclosure. So the flow of taxpayer funds can be traced even in the other countries.

This is the last chance, you should use. Otherwise, it would pay a fine, and there are sanctions, "as spoken by the President of the Republic of Indonesia in an interview.

Tax Amnesty Program is valid only in effect since passed, until March 31, 2017, and is divided into three (3) periods, namely:

1. Period I: From the date of enactment s.d. 30 September 20162. Second Period: From October 1 s.d. December 31, 20163. Period III: From January 1 s.d. March 31, 2017

Payments and investment through Bank Mandiri

As described earlier, the government does not mess with the tax amnesty program. Through the decree of the Minister of Finance, the government has been working closely with Bank Mandiri as a collecting bank to hold a tax amnesty proceeds repatriation.

Bank Mandiri selected as the bank's perception of preparedness and the global network. 1460 Branch recipient Money Atonement, 7 Foreign Office (Singapore, Hong Kong, Shanghai, Cayman Islands, Dili, London, and Malaysia), 20 Main Branch, and 58 Outlet priority for the Repatriation Fund, as well as 3 gateway management fund tax amnesty (Bank Mandiri, Mandiri Sekuritas and Mandiri Investment Management).

To make the program successful amnesty Tax, Bank Mandiri with the entire group of companies of his son, has been prepared with various types of investment instruments, with a choice of 53 mutual funds, Mandiri Deposit Swap, various series of government bonds with a choice of currency IDR / USD, trust services, and a wide selection of products insurance from AXA Mandiri.

In addition, the bank also plans to launch products such Senior Debt and Asset Backed Securities Shaped Mail Participation (EBA SP) issued by Bank Mandiri, Negotiable Certificate Deposit and Dual Currency Investment.

Through Mandiri Investment Management, there is a choice open mutual funds (Money Market, Fixed Income, Mixed and Equity) and also Protected Fund. As well, some other products are currently in the approval process includes the Limited Investment Mutual Funds and Real Estate Investment Trusts.For customers who want customized investment services can be through the Fund Management Contract (Discretionary Fund).

In addition, customers can also invest through Mandiri Sekuritas in securities including but not limited to stocks, bonds / sukuk issued by the government, state-owned and private companies, Medium Term Notes (MTN), Negotiable Certificates of Deposit (NCD) and corporate action including direct investments.

Through other subsidiaries of Bank Mandiri, Mandiri Capital Indonesia also preparing products Venture Fund which could be an alternative choice customers. (Adv) Tax Amnesty

Learn more »

Apabila di kota-kota lain besar atau kecil kotanya setiap langkah dijejali oleh Franchise Mini Market Indomart dan Alfamart. DI Padang tidak akan ditemui itu. Karena Pemprov dan masyarakt Sumbar menolak kehadiran 2 raksasa ritel tersebut.

Namun Minang Mart sebagai penggantinya tidak muncul juga. Sejak diluncurkan hingga kini belum ada tanda-tanda beroperasinya Minang Mart di Padang dan Sumatera Barat (Sumbar) pada umumnya. 

Pengusaha ritel Sumbar tidak melihat kalau Minang Mart (MM) sebuah ancaman bagi usaha ritel di Sumbar. Namun,  mereka melihat tak ada kejelasan konsep dalam program MM ini.

 

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Sumbar, Guspardi Gaus kepada media menuturkan kalau pertemuan ini dilakukan secara internal dengan sejumlah asosiasi yang bergerak di bidang ritel dan distributor. Topik yang diangkat dalam pertemuan ini yaitu konsep Minang Mart.

“Mereka melihat kalau MM bukan lah sebuah ancaman, namun mereka menilai MM belum punya konsep yang matang,”kata Guspardi Gaus saat pertemuan dengan belasan pengusaha ritel Rabu (15/6), di Gedung DPRD Sumbar.

Bahkan dari hasil pertemuan, analisa penggunaan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) malah membuat rencana ini tidak akan jalan. Dengan keterlibatan PT Grafika, dianggap tidak me­miliki pengalaman dan bidang usaha soal ritel. “Belum lagi, rekomendasi perusahaan ini dari DPRD untuk dilakukan dili­kuidasi,”ujarnya.

Begitu juga Bank Nagari yang katanya membantu permodalan dengan bunga 7 persen. Secara logika usaha, memberikan bunga dibawah 10 persen adalah hal yang tak mungkin. “Secara nasional ini pernah dicoba tapi gagal,” terangnya.

Menurut Guspardi dalam usa­ha ada proses, jika ada usaha yang tak berjalan dengan baik maka terjadi tunggakan, lalu pinjaman tak bisa dibayar sehingga yang rugi adalah perusahan penjamin kredit yakni PT Jamkrida.

“Para pengsuaha ini melihat ada kepentingan sekelompok perusa­haan pemasok. Perusahaan pemasok ini tak memiliki risiko. Pada akhir­nya tiga BUMD inilah yang menga­lami kerugian.  Kami pengsuha tak melarang, namun kami melihat konsepnya tak jelas,” katanya.

Sebelumnya, Sepriadi, Ketua Forum Komunitas Pedagang Ritel Sumbar mengatakan, sebelum Minang Mart dilaksanakan, ia menyarankan kepada Pemprov Sumbar untuk menyiapkan tata kelola pendirian toko ritel di Sumbar. Tata kelola itu berbentuk payung hukum, misalnya seperti Peraturan Daerah.

“Selama ini, aturan tersebut belum ada sehingga toko swalayan besar berdiri deka toko kecil. Dampaknya, toko kecil mati karena kalah bersaing,” ujarnya pada sebuah diskusi public di Padang Business Forum

 Ia mengatakan, pihaknya ti­dak bicara setuju atau tidak dengan Minang Mart, tapi mem­bicarakan konsep Minang Mart. Ia berpendapat, kalau konsep Minang Mart tak jelas, dikha­watirkan apabila rencana Pem­prov Sumbar melalui tiga BUMD, yakni Bank Nagari, PT Jamkrida, dan PT Grafika, Minang Mart diambil alih oleh pihak lain yang menjadi pemodalnya.

Learn more »

Islamic Finance News 2016 Annual Report Here

A volatile year for Islamic finance – the only way is up? Once again the close of the year has come around more quickly than we ever thought possible, and it is time again for our annual review and outlook of the Islamic finance industry with a comprehensive overview of the highs, lows, peaks and troughs of the last 12 months – and what turbulent months they have been. The euphoric highs of 2014 saw an explosion of non-Muslim sovereign issuances push Islamic finance into the mainstream public eye and record Sukuk volumes drive the sector forward amid strong interest, robust retail performance and a burgeoning global asset management industry. Increasing awareness of the strength, stability and sovereign support for Islamic banking brought a wider reach and greater diversity to the table, while the sector also gained traction in a broad range of new markets and asset classes.

Originally published in Islamic Finance News Annual Guide 2016 - December 2015.

Please see full article below for more information.

Islamic Finance News 2016 Annual Report Here Learn more »